Dua Tahun Republik di Bawah Singgasana Prabowo Subianto: Autopsi Fetisisme Kekuasaan, Ilusi Kemakmuran, dan Erosi Kedaulatan Rakyat

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 bukan sekadar momentum untuk merayakan program unggulan, melainkan saat yang tepat untuk menguji satu pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan benar-benar bekerja untuk rakyat, atau rakyat sekadar menjadi panggung legitimasi kekuasaan?

Negara demokrasi tidak memberikan cek kosong kepada pemimpin untuk menjalankan pemerintahan tanpa kritik. Mandat rakyat merupakan kontrak politik yang menuntut pertanggungjawaban, bukan kekebalan dari evaluasi. Ukuran keberhasilan presiden tidak terletak pada megahnya janji, besarnya anggaran, atau ramainya seremoni, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan. Tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat 8,25 persen, sedangkan gini ratio berada pada angka 0,363. Angka-angka tersebut menunjukkan perkembangan positif yang patut diakui. Namun, statistik nasional tidak boleh menjadi tirai yang menutupi persoalan daya beli, ketimpangan kesempatan, kualitas pekerjaan, dan kerentanan ekonomi masyarakat kecil.

Amartya Sen melalui Development as Freedom (1999) menegaskan bahwa pembangunan semestinya memperluas kebebasan substantif manusia. Kemajuan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi harus terlihat dari kemampuan masyarakat mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan kehidupan yang bermartabat. Pertumbuhan yang tidak menghadirkan keadilan hanya akan membuat angka terlihat gemilang, sementara sebagian rakyat masih berjuang mempertahankan kehidupan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo, juga harus dinilai melalui hasil, bukan semata-mata jumlah penerima dan besarnya anggaran. Keberhasilannya perlu dibuktikan melalui peningkatan status gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, dan dampak terhadap kualitas belajar anak. Anggaran besar menuntut pengawasan yang lebih besar pula. Niat baik tidak membebaskan pemerintah dari kewajiban membuktikan efektivitas kebijakannya.

Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan dan tanggung jawab fiskal. APBN bukan uang milik penguasa, melainkan amanah publik yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dasar, sasaran, serta manfaat yang dapat diperiksa. Efisiensi tidak boleh berhenti pada pemangkasan administratif, sementara pelayanan dasar justru kehilangan kualitas.

John Rawls melalui A Theory of Justice (1971) mengajarkan bahwa keadilan institusional harus memberi perhatian serius kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Perspektif ini semestinya menjadi kompas pemerintahan Prabowo. Petani, nelayan, buruh, guru, pelaku usaha kecil, dan masyarakat di wilayah terpencil tidak boleh sekadar menjadi objek statistik pembangunan. Mereka harus menjadi subjek yang menikmati manfaat kebijakan secara nyata.

Demokrasi juga tidak boleh menyempit menjadi ritual pemilu lima tahunan. Kebebasan pers, keterbukaan informasi, independensi penegakan hukum, dan keberanian masyarakat menyampaikan kritik merupakan fondasi pemerintahan yang sehat. Kekuasaan yang alergi terhadap kritik sedang membangun tembok antara dirinya dan kenyataan. Pemerintahan yang kuat justru berani membuka data, menerima koreksi, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik.

Prabowo perlu membuktikan bahwa keberanian politiknya tidak hanya tampak dalam besarnya ambisi pembangunan, tetapi juga dalam kesediaan memperbaiki kebijakan yang keliru. Program yang efektif harus diperkuat, program yang bermasalah harus diperbaiki, sedangkan kebijakan yang tidak sebanding dengan biaya dan manfaatnya wajib dievaluasi secara terbuka.

Dua tahun pemerintahan bukan akhir dari perjalanan, tetapi cukup untuk menagih konsistensi antara janji dan kenyataan. Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar pandai menjual optimisme. Rakyat membutuhkan negara yang hadir melalui harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pendidikan yang bermutu, pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang adil, dan hukum yang tidak tunduk kepada kepentingan.

Sejarah tidak akan mengabadikan kekuasaan hanya karena pidatonya lantang atau programnya terlihat megah. Sejarah akan menguji apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik selama kekuasaan itu dijalankan.

Prabowo harus memahami satu hal: rakyat bukan penonton pembangunan, bukan angka dalam laporan, dan bukan sekadar pemilik suara saat pemilu. Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kekuasaan boleh memenangkan pemilihan, tetapi hanya keadilan, integritas, dan hasil nyata yang dapat memenangkan kepercayaan sejarah.